TIMES SINGAPORE, SURABAYA – Penyelenggaraan kebijakan bela negara yang inovatif dan berbasis partisipasi warga negara di Kabupaten Jember efektif dalam mengubah sikap dan perilaku masyarakat secara konstruktif dalam berbela negara. Namun, fenomena makro menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bela negara secara nasional masih belum optimal. 

Dalam rangka mengatasi hal ini, penulis telah melakukan penelitian mengenai optimasi kinerja implementasi kebijakan bela negara di Kabupaten Jember melalui program deliberatif. Penelitian ini sekaligus menjadi disertasi penulis berjudul Program Deliberatif dalam Optimalisasi Kinerja Implementasi Kebijakan Bela Negara di Kabupaten Jember yang disampaikan dalam ujian Studi Doktor Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Jember, 13 Juli 2023.

Penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, menganalisis dan menginterpretasikan kinerja implementasi kebijakan bela negara di Kabupaten Jember. Kedua, merancang model rekomendasi implementasi kebijakan bela negara melalui program deliberatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi guna mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai optimalisasi kinerja implementasi kebijakan bela negara di Kabupaten Jember.

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan dua hal penting. Pertama, kinerja implementasi kebijakan bela negara di Kabupaten Jember melalui kegiatan one day dan one week sebagai inovasi deliberatif telah berjalan dengan baik menuju tujuan yang diharapkan. 

Hal ini tercapai melalui cakupan kebijakan yang baik, meminimalisir bias kebijakan, memberikan akses yang luas kepada semua pihak, serta melaksanakan kegiatan dengan frekuensi yang konsisten. Dengan demikian, masyarakat diarahkan untuk merubah sikap dan perilaku mereka secara konstruktif dalam membela negara dari berbagai ancaman, baik ancaman militer, nirmiliter, maupun hybrid.

Kedua, dari penelitian ini dihasilkan desain model rekomendasi berdasarkan temuan penelitian dan teori kinerja implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Ripley dan Franklin. Temuan penelitian menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dan kelembagaan dalam implementasi kebijakan agar sesuai dengan keinginan target group. Teori kinerja implementasi kebijakan Ripley dan Franklin yang meliputi output kebijakan, hasil kebijakan, dan indikator kinerja program membutuhkan tambahan temuan dari penelitian ini agar dapat bekerja secara deliberatif dan dapat diterapkan di daerah lain.

Dalam implikasi teoritisnya, penelitian ini menyempurnakan teori kinerja implementasi kebijakan Ripley dan Franklin dengan melibatkan publik sebagai subjek kebijakan dan memanfaatkan kelembagaan yang ada di masyarakat sebagai bagian dari kebijakan bela negara. Hal ini bertujuan untuk mencapai kinerja implementasi kebijakan yang lebih baik.

Selain itu, penelitian ini juga mengkritik dan menyempurnakan teori kinerja implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Ripley dan Franklin yang terlalu berfokus pada efisiensi, aturan, prosedur, dan kontrol birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan. Dalam perspektif New Public Service (NPS), penelitian ini menemukan bahwa orientasi pada nilai-nilai demokratis dan kepentingan publik lebih sesuai untuk mencapai kinerja implementasi kebijakan yang deliberatif.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan sumbangan penting dalam upaya optimalisasi kinerja implementasi kebijakan bela negara di Kabupaten Jember. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah lain dalam mengembangkan program-program yang berbasis partisipasi masyarakat guna mencapai kinerja implementasi kebijakan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan lapangan yang kompleks.

Selain itu, temuan penelitian ini juga memiliki implikasi praktis yang signifikan. Dalam konteks implementasi kebijakan bela negara, model rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi panduan bagi pemerintah daerah dan stakeholder terkait dalam merancang program-program yang berfokus pada partisipasi masyarakat. Dengan melibatkan publik sebagai subjek kebijakan dan memanfaatkan kelembagaan yang ada, implementasi kebijakan bela negara dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Selain itu, rekomendasi dari penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti dan akademisi dalam pengembangan teori kinerja implementasi kebijakan yang lebih holistik dan inklusif. Implikasi teoretis dari penelitian ini menggarisbawahi pentingnya melihat kebijakan bela negara tidak hanya dari segi efisiensi birokrasi, tetapi juga memperhatikan aspek partisipasi publik, nilai-nilai demokratis, dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan teori dan pemikiran dalam bidang administrasi publik dan implementasi kebijakan.

Sebagai kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa program deliberatif dapat menjadi sarana yang efektif dalam optimalisasi kinerja implementasi kebijakan bela negara di Kabupaten Jember. Melalui partisipasi aktif masyarakat dan penggunaan kelembagaan yang ada, implementasi kebijakan dapat menjadi lebih baik dalam merespons kebutuhan lapangan yang kompleks. Selain itu, penelitian ini juga mengkritik dan menyempurnakan teori kinerja implementasi kebijakan yang telah ada, sehingga menghasilkan rekomendasi yang lebih holistik dan responsif terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan kebijakan bela negara yang lebih baik dan dapat diadopsi oleh daerah lain. Implementasi kebijakan bela negara yang inovatif, partisipatif, dan deliberatif adalah langkah penting dalam membangun kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. (*)

***

*) Oleh: Letkol Inf La Ode M. Nurdin; - mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember,  - Wakil Asisten Teritorial (Waaster) Kodam V Brawijaya.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.