TIMES SINGAPORE, JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) resmi menerapkan skema layanan berbasis syarikah secara menyeluruh di Makkah dalam penyelenggaraan Haji 2025. Langkah ini merupakan transformasi besar dalam sistem layanan haji dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas, efisiensi, dan ketepatan layanan bagi jemaah Indonesia.

Ketua PPIH Arab Saudi, Muchlis Hanafi, menjelaskan bahwa skema baru ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap jemaah mendapatkan layanan yang lebih terstruktur, profesional, dan optimal.

“Perubahan sistem ini bertujuan untuk memastikan setiap jemaah haji Indonesia mendapatkan layanan yang lebih terstruktur, profesional, dan optimal,” ujar Muchlis dalam konferensi pers di Kantor Daker Makkah, Minggu (11/5/2025).

Penyesuaian Sistem, Kloter Campuran Tetap Aman

Salah satu tantangan dalam pelaksanaan haji tahun ini adalah munculnya kloter campuran, akibat keterlambatan visa, perubahan manifes, dan sinkronisasi data. Kloter campuran membuat satu kelompok terbang terdiri dari jemaah yang berasal dari lebih dari satu syarikah.

Meski demikian, PPIH menegaskan bahwa hak layanan seluruh jemaah tetap terjamin.

“Penempatan hotel di Madinah tetap mengacu pada susunan kloter demi kenyamanan jemaah, meski ini menjadi tantangan bagi syarikah dalam pemberian layanan,” ungkap Muchlis.

“Sementara untuk penempatan hotel di Makkah, serta layanan puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), disesuaikan dengan syarikah masing-masing,” tambahnya.

Hingga hari ke-10 operasional haji, layanan dasar seperti akomodasi, konsumsi, transportasi, bimbingan ibadah, dan distribusi kartu Nusuk berjalan lancar dan sesuai dengan standar pelayanan.

Mengapa Skema Syarikah Diterapkan?

Skema ini bukan tanpa dasar. Sejak tahun 2022, Pemerintah Arab Saudi mengganti sistem layanan haji dari berbasis wilayah ke sistem berbasis syarikah atau perusahaan penyedia layanan. Tujuannya adalah memperjelas koordinasi, mempercepat respons di lapangan, dan meningkatkan kontrol atas kualitas layanan.

“Dengan skema ini, kami memastikan layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina lebih terorganisir, mulai dari transportasi hingga akomodasi,” jelas pihak PPIH.

Indonesia pun menyambut kebijakan ini dengan menyiapkan penyesuaian sistem dan alur layanan secara bertahap, tanpa mengurangi kenyamanan dan hak-hak jemaah.

Hak Jemaah Tetap Prioritas

Muchlis menegaskan bahwa transformasi layanan ini tidak akan mengurangi hak-hak dasar jemaah. Setiap jemaah tetap mendapatkan akomodasi sesuai kontrak, konsumsi tiga kali sehari, transportasi antarlokasi, dan bimbingan ibadah yang merata.

Seluruh proses layanan juga terus diawasi oleh petugas PPIH untuk menjamin kualitas dan kesetaraan layanan antar syarikah.

Skema Kepulangan Tetap Menggunakan Format Kloter

Meskipun selama di Makkah jemaah dikelompokkan berdasarkan syarikah, namun proses kepulangan ke Tanah Air tetap menggunakan format kloter, seperti saat keberangkatan. Ini penting untuk menjaga integrasi data dan kenyamanan sosial jemaah selama perjalanan pulang.

Muchlis yang juga menjabat sebagai Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri, menutup konferensi pers dengan ajakan kepada seluruh pihak untuk menjaga komunikasi yang baik dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi.

“Dengan kerja sama dan kolaborasi, kami yakin penyelenggaraan ibadah haji tahun ini akan berjalan lancar, aman, dan penuh keberkahan,” pungkasnya. (*)