TIMES SINGAPORE, BANTUL – Pemerintah Kabupaten Bantul (Pemkab Bantul) menerbitkan Surat Edaran Nomor B/900.1.12/01070/BPKPAD tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan pada APBD 2025. 

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran, serta hasil koordinasi dengan Direktorat Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Sekretaris Daerah Bantul, Agus Budiraharja, menjelaskan bahwa penundaan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran agar lebih efektif dan tepat sasaran.

"Kegiatan yang tidak mendesak atau tidak memiliki output yang jelas sementara ditunda. Ini bagian dari langkah efisiensi untuk memastikan anggaran daerah digunakan secara bijak," ujar Agus Budiraharja, Selasa (18/2/2025).

Dalam surat edaran yang diteken pada 13 Februari 2025 ini, perangkat daerah diminta menunda sejumlah kegiatan, seperti perjalanan dinas, belanja seremonial, studi banding, publikasi, serta honorarium tim yang tidak memiliki output terukur.

Selain itu, penundaan juga mencakup hibah langsung dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada kementerian dan lembaga.

Agus Budiraharja menambahkan bahwa kebijakan ini akan berlaku hingga diterbitkannya Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Penjabaran APBD 2025. 

"Kami mengimbau seluruh perangkat daerah untuk mematuhi kebijakan ini guna menjaga stabilitas keuangan daerah dan memastikan prioritas pembangunan tetap berjalan," katanya mewakili Pemkab Bantul. (*)