TIMES SINGAPORE, JOMBANG – Media sosial (medsos) kini tak sekadar tempat berbagi konten, tapi telah menjadi kekuatan besar yang membentuk opini dan cara pandang publik. Realitas inilah yang mendorong puluhan jurnalis dan Influencer di Kabupaten Jombang duduk bersama.

Sarasehan Sosial Media bertema 'Sosial Media Menjadi Esensial Dalam Membangun Opini Publik' ini digelar di Hotel Yusro, Peterongan, Minggu (4/5/2025).

Acara ini digagas untuk membedah peran strategis media sosial ini diselenggarakan oleh Farid Kurniawan Aditama, anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi Gerindra yang juga menjabat di Komisi A DPRD Jatim. 

Hadir pula narasumber lainnya: Endro Wahyudi, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jombang; Muhammad Mufid, Ketua PWI Jombang; serta Amir Zaki, Ketua IJTI Korda Majapahit Wilayah Jombang.

Dalam paparannya, Farid menyampaikan bahwa kekuatan media sosial saat ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Di era digital, platform-platform medsos menjadi kanal utama dalam membentuk persepsi masyarakat.

"Media sosial adalah ruang terbuka yang sangat kuat memengaruhi opini publik. Tapi kekuatan ini juga membawa tantangan—antara informasi yang akurat dan disinformasi," ujar Farid.

Pria yang akrab disapa Mas Farid menekankan pentingnya literasi digital serta etika bermedia sosial, agar ruang digital tetap sehat dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.

“Opini publik bisa dikelola dengan baik jika kita semua bijak dalam bermedia sosial. Itulah mengapa forum ini penting, agar kita satu visi dalam menggunakan medsos untuk membangun narasi yang positif,” lanjutnya.

Teknologi dan Pengaruh Medsos: Data Bicara

Senada dengan itu, Kepala Diskominfo Jombang, Endro Wahyudi mengungkap data menarik: per 2024, pengguna internet di Indonesia telah mencapai 221 juta jiwa, dan hampir 50% dari populasi aktif di media sosial.

“Instagram, YouTube, TikTok, dan berbagai platform lainnya kini menjadi sumber utama dalam membentuk opini publik. Karena itu, medsos punya kekuatan besar, positif maupun negatif,” jelas Endro.

Ia menegaskan, pemerintah punya peran sebagai pembina dalam mengarahkan penggunaan medsos agar mendukung pembangunan daerah.  “Kami mendorong agar informasi yang beredar bisa mengedukasi, memberdayakan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat,” katanya.

Suara Jurnalis: Pegiat Medsos dan Tanggung Jawab Konten

Sementara itu, Ketua PWI Jombang, Muhammad Mufid, menyebut bahwa era kebebasan berpendapat saat ini memberi ruang besar bagi pegiat media sosial.

“Ini kabar baik bagi demokrasi. Tapi tentu saja, tetap harus bertanggung jawab. Pegiat medsos juga kini mendapat perlindungan hukum sebagaimana jurnalis, asalkan tidak melanggar etika dan hukum,” ujarnya.

Pria yang bekerja di TV swasta ini juga menyoroti minimnya anggaran untuk mendukung kolaborasi antara pemerintah dan pegiat media.  “Perlu perhatian lebih dari daerah agar pegiat media sosial juga bisa difasilitasi secara layak,” tambahnya.

Hal senada juga disampaikan Amir Zaki dari IJTI Jombang. Menurutnya, pegiat media sosial saat ini setara dengan jurnalis dalam hal pengaruh terhadap opini publik.

“Mereka bekerja untuk publik dan wajib bertanggung jawab. Namun opini publik yang dibentuk tidak boleh asal. Harus ada data, akurasi, dan kesadaran bahwa konten kita bisa berdampak luas,” tegasnya. (*)